Bang Jokowi Akhirnya Pakai "Voorijder"

NufaNews — Sejak resmi menjadi Gubernur DKI, Joko Widodo dikenal sebagai pejabat yang "anti"-voorijder. Namun, pada Minggu (4/11/2012) Jokowi—panggilan akrab Joko Widodo—akhirnya harus menggunakan voorijder.

Jadwal padat dan macetnya lalu lintas Ibu Kota membuat Jokowi "menyerah". Tiga voorijder terlihat di depan mobil Kijang Innova hitam B 1123 RFN yang ditumpangi orang nomor satu di Jakarta itu.

Rombongan Jokowi terlihat melintas di Jalan Tol Jati Bening menuju  Kementerian Kehutanan di Manggala Wana Bhakti, Jakarta Selatan.

Pengawalan ini diperlukan agar Jokowi bisa tiba tepat waktu di Manggala Wana Bhakti setelah menghadiri tasyakuran terpilihnya dirinya sebagai Gubernur DKI, di Balai Pelatihan Kerja, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Dalam acara yang dihadiri para guru sekolah swasta se-Jakarta itu, Jokowi hanya hadir 20 menit meskipun sempat memberikan sedikit sambutan.

"Maaf, saya tidak bisa berlama-lama. Habis dari sini, pukul 12.00 ada acara di Manggala Wana Bhakti. Saya pikir lokasinya dari pusat ke sini dekat, ternyata berada di ujung," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku agenda acara di hari Sabtu dan Minggu terkadang jauh lebih padat ketimbang di hari kerja biasa. Hari ini saja, Jokowi harus menghadiri lima acara. Padatnya acara ini membuat Jokowi harus memilih acara mana saja yang harus dia hadiri.

"Jika dituruti, sangat banyak acara yang harus saya datangi," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Setelah menghadiri acara di Manggala Wana Bhakti, Jokowi pun pulang ke rumah dinasnya.

"Setelah ini saya tidur dulu. Nanti malam saya akan ke lokasi kebakaran di Kemayoran, Cempaka Baru, dan Marunda," tuturnya.

Editor :

Ervan Hardoko

Empat Modus Anggota DPR Yang Minta 'Jatah'

NufaNews — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan masih bisa berseloroh menanggapi perselisihannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Saat dijumpai Kompas.com, sesaat sebelum mengisi acara di KompasTV, Senin (29/10/2012) petang, ia mengungkapkan, praktik kongkalikong antara oknum anggota DPR dan BUMN telah terjadi sejak zaman Majapahit. Ia tampak merenung saat ditanya soal kondisi BUMN sebelum adanya praktik kongkalikong dan permintaan jatah dari oknum anggota DPR ke BUMN terbuka ke publik.

"Kalau zaman dulu BUMN itu perasaan...," ujar Dahlan yang kemudian tak menyelesaikan perkataannya.

Raut muka Dahlan kemudian menunjukkan ketidaksukaannya dan dahinya sedikit mengernyit. Dahlan seolah sedang mencari kata yang pas untuk menggambarkan kondisi BUMN sebelumnya.

"Itu sudah biasalah," sambungnya lagi.

Seperti diketahui, perseteruan antara Dahlan dan DPR berawal dari pesan singkat yang dikirimkannya kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Isinya, memberitahukan bahwa ada oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah pada BUMN. Dahlan juga telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh BUMN untuk menolak dan menghentikan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan. Surat edaran ini menindaklanjuti imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dahlan mengatakan, ia prihatin dengan kondisi BUMN saat ini yang seolah tak berdaya menghadapi anggota Dewan. Ia pun sudah menyampaikan kepada Presiden SBY terkait praktik kongkalikong itu.

"Pak Presiden juga menyatakan prihatin dan mendukung langkah saya untuk mengeluarkan surat edaran (instruksi untuk tidak kongkalikong dengan legislatif dalam bentuk apa pun)," kata Dahlan.

Desakan kemudian muncul agar ia membuka siapa saja oknum anggota DPR yang melakukan prakik itu. Dahlan tetap merahasiakannya. Namun, ia bersedia mengungkapkan sejumlah modus yang dilakukan oknum anggota DPR dalam meminta jatah pada BUMN. Apa saja? 

1. Meminta fasilitas
Dahlan mengatakan, anggota Dewan kerap meminta berbagai fasilitas pada BUMN. Hal ini dilakukan untuk memuluskan sebuah proyek atau kucuran dana tertentu.

2. Meminta proyek
Dalam hal meminta jatah proyek, Dahlan menuturkan, praktik ini tidak hanya dilakukan legislatif, tetapi juga oknum eksekutif kepada jajaran direksi BUMN. Modusnya, untuk pengadaan tertentu yang dilakukan BUMN, oknum-oknum ini "bermain" dengan menitipkan rekanan yang dikenalnya untuk menjadi pemenang tender.

3. Memasukkan pegawai di BUMN
Dahlan mengakui, masih ada oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan jabatannya untuk menekan direksi BUMN. Salah satunya adalah dengan berupaya memasukkan sanak keluarganya untuk menjadi pegawai BUMN. Namun, Dahlan menjelaskan, praktik ini bisa dicegah karena BUMN memiliki pola dan peraturan rekrutmennya sendiri.

4. Meminta uang "terima kasih"
Kendati tidak membantah adanya praktik kongkalikong dengan uang terima kasih ini, Dahlan mengaku belum pernah mengalaminya secara langsung. Namun, Dahlan menjelaskan, ada praktik kongkalikong antara oknum anggota Dewan dan direksi BUMN dengan cara memberikan uang miliaran rupiah kepada anggota DPR.

"Jika cara-cara itu tidak dipenuhi, bisa saja dipersulit. Kalau BUMN dapat dari negara, misalnya, nanti tidak cair. Mereka minta bagian, miliaran rupiahlah," kata Dahlan lagi.

Dalam sesi wawancara dengan KompasTV, Dahlan juga mengakui, praktik-praktik seperti ini hampir terjadi di seluruh BUMN. "Tidak mungkin di kementerian karena hanya mengelola anggaran Rp 100 Miliar. Mereka pasti larinya ke BUMN. Hampir semua BUMN mengalami ini, hanya perbankan yang tidak karena mereka ketat, ada pengawasan dari kementerian sampai BI," ujar Dahlan.

Oknum-oknum yang meminta jatah, diakui Dahlan, juga beragam, mulai dari anggota komisi hingga pimpinan fraksi. Namun, Dahlan belum bisa menyebutkan partai mana yang paling banyak meminta jatah.